NAWACITApost.com – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua (Kakanwil Kemenkumham Papua), Anthonius M. Ayorbaba, S.H.,M.Si beserta jajarannya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024 di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Kegiatan ini mengusung Tema “Kinerja Kemenkumham Semakin Pasti Dan Berakhlak dan Konsep Resolusi Tahun 2024 adalah Perkuat Sinergi Untuk Kinerja Kemenkumham Yang Berkualitas Dan Pasti Berakhlak”, yang berlangsung dari 12-15 Desember 2023 serta dihadiri seluruh Pimpinan Tinggi Madya Kemenkumhamn dari 33 Kantor Wilayah di seluruh Indonesia.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan kepastian hukum serta pemajuan hak asasi manusia yang berdasarkan keadilan dan kebenaran.
Sesuai arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Oleh karena itu untuk memperoleh hasil yang diinginkan harus dilakukan terintegrasi sejak perencanaan, penganggaran, pengorganisasian sampai dengan pelaksanaannya. Konsistensi dan komitmen bersama senantiasa dibutuhkan dan diwujudkan melalui jalinan koordinasi yang terpadu, terarah, terus-menerus, dan harmoni dalam gerak dan langkah.
Upaya lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja guna mempertanggung jawabkan seluruh capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM selama tahun 2023, perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan program melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja dan Refleksi Akhir Tahun 2023 serta Penyusunan Target Kinerja Tahun 2024.
Kegiatan ini juga sebagai wujud evaluasi sekaligus expose capaian kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dapat dimanfaatkan untuk menilai dan menyusun langkah strategis ke depan dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin PASTI dan berAKHLAK.
