NAWACITApost.com – Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kadivmin Kanwil Kemenkumham Jabar) Itun Wardatul Hamro pada hari ini menghadiri kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI) yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Bandung (ITB) yang bertempat di gedung Aula Barat ITB, Bandung pada Selasa, (28/11/2023).
Kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) pada semua Fakultas/Sekolah di ITB ini menghadirkan Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Nofli sebagai salah satu narasumber kegiatan bersama dengan narasumber dari Kemenpan RB Asisten Deputi KPKE RB Andi Rahadian.
Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan oleh Wakil Rektor Muhamad Abduh dan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang, yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Narasumber Kemenpan RB Andi Rahardian dengan topik mengenai strategi penguatan ZI, bagaimana posisi Indonesia secara kualitas dibandingkan dengan negara - negara lain, serta dipaparkan juga mengenai pedoman pembangunan ZI serta tahap evaluasi ZI.
Dilanjutkan dengan paparan oleh Kapus JDIHN Nofli, di sini disosialisasikan mengenai apa itu JDIH kepada para peserta kegiatan serta diterangkan juga mengenai peran dari JDIH dalam reformasi birokrasi dan ZI. Dalam kesempatannya Nofli juga menjelaskan manfaat JDIH bagi Universitas sebagai sumber data dan khazanah dokumen hukum yang valid dan terpercaya.
Selepas pembukaan melalui sambutan dan paparan oleh para narasumber, acara dilanjutkan dengan puncak acara yaitu penandatangan Pakta Integritas Pencanangan Pembangunan ZI oleh Inspektur Jenderal Kemendikbudristek, Wakil Rektor ITB, Asisten Deputi KPKE RB, Kapus JDIHN beserta para dekan yang mewakili 11 fakultas dan sekolah di lingkungan ITB. Penandatangan ini juga diikuti dengan penandatanganan plakat Komitmen Bersama Sebagai Mitra Strategis Pembangunan ZI oleh para tamu undangan dan peserta kegiatan.
Melalui pencanangan bersama ini diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam membangun Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi sehingga terwujudnya pelayanan publik yang ideal pada lingkungan Institut Teknologi Bandung ini.
