NAWACITApost.com – Menindaklanjuti arahan Kakanwil Kemenkumham Jabar R. Andika Dwi Prasetya, Kadivyankumham Andi Taletting Langi, Kabid Hukum Lina Kurniasari, yang kemudian dilaksanakan oleh Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum & JDIH Zaki Fauzi Ridwan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat (Kanwil Kemenkumham Jabar) melaksanakan kunjungan kerja pada Sekolah Tinggi Hukum Galunggung, Tasikmalaya.
Kegiatan ini merupakan sebagai bagian dari Upaya Percepatan Integrasi anggota JDIH dari unsur Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Jawa Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, Wakil Ketua I STHG Herdy Mulyana, Wakil Ketua III STHG Mery Herlina dan Kasubbid Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan JDIH Zaki Fauzi Ridwan (Kamis, 02/11/2023).
Kadivyankum Andi menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan Sebagai langkah implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat, khususnya pada lingkungan akademis, dibutuhkan sinergi dan kerjasama dari Perpustakaan Hukum atau Fakultas Hukum setiap Perguruan Tinggi di Wilayah Jawa Barat, agar dapat terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi.
"Saat ini terdapat 607 PTN/PTS di Jawa Barat sedangkan untuk PTN/PTS yang sudah terintegrasi baru 2 (dua) yaitu Institut Teknologi Bandung dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. STH Galunggung kami harapkan agar dapat berperan aktif dalam program Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dengan cara mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk membangun JDIH di kampus STHG. Oleh karena itu dukungan pimpinan di STHG menjadi modal utama dalam mewujudkan integrasi JDIH yang berkualitas," terang Andi.
Kasubbid Zaki menjelaskan secara teknis bagaimana langkah-langkah untuk membangun integrasi JDIH di STHG dari pembuatan domain website JDIH STHG, pengusulan akun ILDIS ke Pusat JDIHN, pengelolaan dokumen, serta permohonan pengintegrasian ke Pusat JDIHN.
Sementara itu, Herdy Mulyana menyambut dengan baik program pengintegrasian JDIH ini, dan akan segera menyiapkan persyaratan - persyaratan yang dibutuhkan agar JDIH di STHG segera dapat dibangun dan terintegrasi, selama ini JDIH bukan hal yang asing bagi STHG karena kebutuhan pencarian dokumen hukum selama ini selalu menggunakan JDIH yang berasal dari instansi lain.
Melalui kunjungan kerja oleh Kemenkumham Jabar ini diharapkan terdorongnya optimalisasi jumlah PTN/PTS yang memiliki JDIH terintegrasi di Jawa Barat sehingga menambah khasanah dokumen hukum di Indonesia khususnya di Jawa Barat.
