NAWACITApost.com - Kepala Eksekutif Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi mengatakan, ada banyak alasan masyarakat berutang ke pinjaman online (pinjol). Mulai dari meminjam hanya untuk kebutuhan konsumtif, sampai untuk usaha namun hasilnya tidak sesuai harapan.

"Kalau kita lihat kebanyakan dari mereka untuk memenuhi kebutuhan konsumtif misalnya untuk membeli gadget baru, rekreasi, fashion, bahkan kemarin kayak membeli tiket-tiket konser," kata Friderica, dikutip Rabu (5/7/2023).

OJK juga menyatakan semakin banyak masyarakat sudah bisa membedakan mana pinjol legal dan ilegal. Bahkan ada tren baru di mana mereka sengaja meminjam uang di pinjol ilegal tetapi tak mau melunasinya.

"Sekarang ada pihak-pihak yang sengaja justru menggunakan pinjol ilegal. Ini tujuannya untuk mendapatkan pendanaan dan tidak mau melakukan pelunasan. Dari awal mereka sudah tahu ini pinjol ilegal, jadi dari awal niatnya ngemplang. Ini memang ada terjadi di masyarakat kita," kata Friderica.

Ada juga yang penggunaannya sudah benar, yaitu untuk membuka usaha mikro kecil menengah (UMKM). Namun, terjadi hal-hal di luar perhitungan, misalnya produknya tidak laku sehingga mereka kesulitan membayar. Hal ini membuat nilai kredit macet di industri peer to peer (P2P) lending mencapai sekitar Rp1,72 triliun hingga Mei 2023. Tercatat tingkat wanprestasi (TWP)90 mencapai 3,36%, lebih tinggi dari bulan sebelumnya yang sebesar 2,82%.

"Saat ini TWP90 di 3,36% kami anggap masih cukup baik karena masih di bawah 5% yang kita jadikan threshold TWP90," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono.

Sebagai informasi, TWP90 merupakan indikator yang digunakan untuk menghitung kredit macet di industri P2P lending. Indikator ini digunakan dengan cara menghitung pembiayaan yang tidak dibayar nasabah lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo.