NAWACITApost.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyebutkan, dari total luas wilayah Indonesia mengandung potensi kekayaan laut hingga mencapai Rp1.772 triliun atau sama dengan 93 persen total pendapatan APBN tahun 2018. Adapun luas total perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km2 atau sekitar 77 persen dari luas total wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Secara rinci, Kemenko PMK menyebutkan, luasan laut Indonesia terdiri dari mangrove seluas 3,36 juta ha (2021), lamun 1,78 juta ha (2021), terumbu karang 2,5 juta ha (2018), kawasan konservasi 28,9 juta ha (2022), bahkan potensi megabiodiversity menjadi terbesar ke-2 dunia setelah Brazil. "Dari sektor pertambangan, potensi cadangan minyak sebesar 2,25 miliar barel, cadangan gas sebesar 41,62 triliun standard cubic feet (TSCF)," urai Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Seskemenko PMK) Andi Megantara saat mewakili Menko PMK Muhadjir Effendy membuka Seminar Nasional Transformasi Peradaban Bahari Untuk Indonesia Emas 2045 di Aula Heritage, Kemenko PMK, Rabu (09/08/ 2023).
Ditambahkan Andi, perkiraan kontribusi dari sektor sumber daya bahari atau maritim akan mencapai 12,5% pada PDB pada tahun 2045. Namun, ada perkiraan kebutuhan fiskal US$ 1,64 triliun untuk membiayai agenda strategis pembangunan nasional, sedangkan anggaran yang tersedia hanya 20-25 persennya. "Artinya masih ada kesenjangan pembiayaan sebesar 75-80 persen," sambung dia.
Karena itu, lanjut Andi, diperlukan komitmen dan kerja sama pembiayaan dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, maupun masyarakat dan swasta, serta didukung semangat dan inovasi baru dalam tata kelola pemanfaatan sumberdaya bahari. Sehingga, sinergi tersebut dapat mendukung program prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan angka stunting, dan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK Didik Suhardi menyampaikan, transformasi peradaban bahari harus didukung pembudayaan etos kerja, gotong royong, dan integritas yang merupakan nilai-nilai instrumental strategis Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). Melalui transformasi itu, diharapkan dapat membantu masyarakat lokal yang tinggal di pesisir untuk mengambil peran aktif dalam pengelolaan sumber daya dan ekosistem laut sehingga meniciptakan peluang dan manfaat ekonomi.
"Di sini, GNRM menjadi gerakan strategis menyasar SDM (manusianya) yang akan menjadi aktor dalam mengelola transformasi bahari serta membangun budaya berkinerja tinggi. Oleh karena itu, Revolusi Mental dan transformasi peradaban bahari adalah dua hal yang saling terkait," imbuh Didik.
Namun, perjalanan menuju transformasi peradaban bahari tidak lepas dari berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan pertama yaitu kualitas SDM yang masih rendah menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi maritim yang besar, terutama di kalangan nelayan. Selanjutnya terkait teknologi.
"Perubahan iklim termasuk juga transformasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, semoga nanti ada rekomendasi yang strategis yang bisa diimplementasikan untuk kebaikan dan kemaritiman di Indonesia," pungkas Didik.
Ekonomi Biru
Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk membangun ekonomi laut yang berkelanjutan, atau ekonomi biru (blue economy). Masa depan sektor kelautan bergantung kepada aset alam ekosistem laut dan pesisir yang sehat. Potensi blue economy diperkirakan mencapai USD 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja (Bappenas, 2021).
Untuk itulah, dalam seminar Transformasi Peradaban Bahari Menuju Indonesia Emas 2045, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Sakti Wahyu Trenggono memberikan pengantar dengan materi strategi membangun ekonomi maritim yang berkelanjutan. Di sisi lain, Deputi Kemaritiman dan SDA Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Vivi Yulaswati menyampaikan paparannya terkait tata kelola transformasi peradaban bahari menuju Indonesia Emas 2045.
Ada empat poin penting strategi trasformasi menurut Vivi Yulaswati. Pertama, mengubah cara pandang bahwa laut adalah penghubung bukan pemisah. Kedua, memanfaatkan SDM, khususnya yang berada di wilayah pesisir untuk memperkenalkan dan mempertahankan budaya bahari.
Ketiga, optimalisasi budaya bahari agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan. Keempat, internalisasi kearifan lokal yang bersifat memperkuat tata Kelola budaya bahari yang positif.
Materi selanjutnya disampaikan Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor University Prof Dietriech G Bengen yang memaparkan tentang peran budaya dan IPTEK dalam proses transformasi peradaban bahari Nusantara menuju Indonesia Emas 2045.
“Kombinasi kekayaan budaya maritim dengan pengetahuan dan teknologi terkini akan memberikan manfaat yang luas bagi pembangunan berkelanjutan dan kemajuan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar,“ kata Prof Dietriech.
Sementara itu, Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata diwakili Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran Muhamad Agus Satriadi memberikan materi best practice berupa kebijakan dan regulasi sektor maritim dalam pemanfaatan sumber daya bahari Nusantara di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. "Kontribusi sektor pariwisata sangat besar sebagai sumber pendapat daerah. Maka, kita punya visi untuk mengembangkan wisata dengan memperluas akses dan penataan berkelanjutan," kata dia.
Narasumber selanjutnya, Ketua Umum Maritim Muda Nusantara Kaisar Akhir. Dalam paparannya yang mengambil tema literasi sumber daya bahari Nusantara bagi generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, Kaisar menegaskan literasi sumber daya bahari mengacu pada pemahaman, pengetahuan, dan kesadaran yang luas tentang berbagai aspek yang terkait dengan sumber daya bahari.
“Ada beberapa langkah yang kami lakukan dalam literasi bahari dan menjadikan kaum muda sebagai garda depan. Sebab pemuda adalah kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan,” ujar Kaisar.
Seminar yang dilaksanakan secara hybrid ini dihadiri secara luring perwakilan dari organisasi masyarakat dan keagamaan, Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia, Asosiasi atau Himpunan Perikanan di Indonesia, Gugus Tugas Nasional GNRM 2020 – 2024, tim ahli Gugus Tugas Nasional GNRM, perwakilan bidang kegiatan prioritas revolusi mental, dan perwakilan pemerintah daerah provinsi di seluruh Indonesia.
