NAWACITApost.com - DPP Forum Komunikasi Santri Indonesia (FOKSI) menggelar kegiatan bertajuk Parade Budaya dan Festival Santri dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2023, di Indramayu, Jawa Barat. Acara yang dilaksanakan selama 3 hari ini dihadiri oleh Kaesang Pangarep, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, serta Wakil Menteri Komunikasi dan Informasi Nezah Patria, dan Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid selaku Deputi Pencegahan BNPT RI.

Dalam acara ini, FOKSI meluncurkan buku berjudul "Presiden Jokowi Bapak Santri Indonesia". Launcing buku tersebut dilakukan oleh Ketua Umum DPP FOKSI Muhammad Natsir Sahib dan diserahkan secara simbolis kepada para pembicara untuk kemudian disampaikan kepada Presiden RI.

Buku Presiden Jokowi Bapak Santri Santri Indonesia adalah sebuah riset yang dilakukan oleh DPP FOKSI atas dedikasi Jokowi kepada pendidikan berbasis pondok pesantren di Indonesia. DPP Foksi juga mengapresiasi kiprah pemerintahan Jokowi juga yang memberikan dukungan nyata dengan menetapkan Hari Santri dan menerbitkan Perpres Dana Abadi Pesantren.

Dengan diluncurkannya buku ini, DPP FOKSI berharap Jokowi berkenan menerima penghargaan sebagai Bapak Santri Indonesia. DPP FOKSI sebagai penyelengara mengucap syukur karena acara bisa dihadiri oleh tokoh muda bangsa Indonesia yang ke depannya diharapkan mampu membawa perubahan Indobesia yang lebih baik.

Kaesang sendiri merupakan sosok yang banyak disukai oleh kaum millenial dari berbagai kalangan. Hal itu terbukti ketika dalam sesi tanya jawab banyak dari santriwan dan santriwati yang meminta motivasi dan pandangan terhadap kemajuan pemuda terkhusus di bidang pendidikan.

Perhelatan Hari Santri Nasional 2023 yang diadakan DPP FOKSI tersebut turut dimeriahkan dengan berbagai kegiatan. Di antaranya, tari-tarian dan pencak silat yang ditampilkan oleh para santri dan santriwati.

DPP FOKSI memberikan Kaesang sebuah lukisan dan baju bertulis Sahabat Solidaritas Santri Indonesia. Menurut Natsir, hadiah tersebut sebagai harapan Kaesang mampu membawa aspirasi santri Indonesia dalam kebijakan politik ke depan.