Badung, NAWACITApost.com - Bertempat di Hotel Merusaka Nusa Dua, Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai yang diwakili oleh Kabid TIKKIM Shandro Bobby Raymon mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Perwakilan Asing tentang Kebijakan Keimigrasian dan Kekonsuleran.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Direktorat Kerjasama Keimigrasian Ditjen Imigrasi berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri ini turut dihadiri oleh Direktur Kerjasama Keimigrsian Ditjen Imigrasi Heru Tjondro, Kakanwil Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Bali Barron Ichsan serta perwakilan konsulat negara asing di wilayah Provinsi Bali.
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sekaligus sosialisasi kebijakan keimigrasian yang berlaku di Indonesia dan juga mengenai layanan kekonsuleran kepada WNA di wilayah Indonesia.
Dalam masa pemulihan pandemi COVID-19, Ditjen Imigrasi telah mengeluarkan berbagai kebijakan keimigrasian seperti pembukaan kembali Bebas Visa Kunjungan bagi negara-negara anggota ASEAN serta pemberian Visa on Arrival (VOA) bagi 89 subjek VOA.
Ditjen Imigrasi juga telah meluncurkan berbagai inovasi dan kebijakan baik untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pariwisata serta peningkatan investasi antara lain dengan memberikan kemudahan pengajuan visa melalui e-Visa dan e-VOA serta kebijakan second home visa. Selain itu, bagi pemegang e-VOA dapat melakukan perpanjangan izin tinggal secara online tanpa perlu datang ke Kantor Imigrasi melalui molina.imigrasi.go.id.
Direktur Kerja Sama Keimigrasian, Heru Tjondro dalam sambutannya menyampaikan bahwa peningkatan pemahaman oleh perwakilan negara asing secara tidak langsung akan membantu penyebaran informasi kepada warga negara asing yang berada di Indonesia.
“Forum ini merupakan wadah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi dan kerja sama efektif, serta untuk mempererat hubungan persahabatan antara pemerintah Indonesia dengan perwakilan negara asing.” ujar Heru.
Dalam sambutannya yang sekaligus membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Anggiat Napitupulu menyampaikan bahwa di masa pemulihan ekonomi sebagai dampak dari Pandemi Covid-19, Direktorat Jenderal Imigrasi serta jajarannya dituntut untuk selalu responsif dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi baik dilingkup nasional maupun Internasional.
“Secara global, pandemi ini telah merubah arah kebijakan keimigrasian seluruh negara di dunia menjadi lebih dinamis dan responsif. Indonesia saat ini merencanakan dan menerapkan banyak kebijakan keimigrasian guna mendukung pemulihan ekonomi dari sektor pariwisata, investasi dan penanaman modal asing serta sektor ketenagakerjaan.” ujar Anggiat.