daerah

Reni Astuti Soroti Kejadian diSMPN 21 Surabaya, Dorong Kemendikdasmen Perkuat Sekolah Ramah Anak dan Penguatan Pendidikan Karakter

Minggu, 22 November 2026 | 16:18 WIB

SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Daerah Pemilihan Jawa Timur I (Surabaya–Sidoarjo), Dr. Reni Astuti, S.Si., M.PSDM., menyoroti tindakan pemeriksaan menstruasi terhadap siswi di SMPN 21 Surabaya yang dinilai kurang tepat dan bijaksana.

Menurut Reni, tindakan tersebut menyangkut ruang privasi, martabat, serta hak anak untuk memperoleh rasa aman di lingkungan sekolah.

“Sekolah semestinya menjadi ruang pendidikan yang melindungi peserta didik, baik secara fisik maupun psikologis,” ujar politisi perempuan PKS itu.

Reni menegaskan bahwa setiap sekolah harus benar-benar menerapkan prinsip sekolah ramah anak. Artinya, sekolah bukan hanya menjadi tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga lingkungan yang menjamin perlindungan, keamanan, kenyamanan, serta penghormatan terhadap hak dan martabat setiap peserta didik.

Prinsip sekolah ramah anak harus tercermin dalam seluruh aktivitas pendidikan, dan tidak boleh ada praktik pendidikan yang justru membuat anak merasa takut, tertekan, dipermalukan, atau kehilangan rasa aman.

Ia memahami bahwa guru memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter peserta didik. Upaya pendidik dalam membangun generasi yang berkarakter tentu perlu didukung. Namun, proses tersebut harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak.

“Pendidikan karakter harus berjalan seiring dengan prinsip sekolah ramah anak. Kita perlu menggunakan cara yang tepat dalam mendisiplinkan anak didik, yang tetap menjaga privasi, kenyamanan, dan martabat mereka,” jelas Reni.

Reni mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperkuat kebijakan dan pedoman penerapan sekolah ramah anak di seluruh satuan pendidikan. Penguatan ini penting agar prinsip perlindungan anak tidak berhenti sebagai slogan, tetapi benar-benar menjadi budaya dan praktik dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari.

Ia menilai perlu ada pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas bagi sekolah dalam menerapkan tata tertib, pembinaan karakter, serta kedisiplinan peserta didik. Setiap kebijakan sekolah harus memastikan bahwa proses pendidikan berlangsung secara edukatif, proporsional, dan tidak melanggar hak anak.

Selain itu, pemahaman dan kapasitas guru mengenai perlindungan anak perlu terus diperkuat. Guru harus mendapatkan dukungan dan pembekalan agar mampu mendidik secara tegas sekaligus bijaksana, serta memahami batas-batas tindakan yang harus dijaga ketika melakukan pembinaan terhadap peserta didik.

Lebih lanjut, Reni mendorong sinergi antara Kemendikdasmen dan Kementerian Kesehatan dalam memperkuat panduan edukasi kesehatan reproduksi dan menstruasi bagi peserta didik.

“Sinergi lintas kementerian perlu dibangun terkait pendidikan kesehatan reproduksi bagi siswa/i”, ujar Reni.

Panduan tersebut diharapkan menjadi acuan bagi sekolah dan tenaga pendidik dalam memberikan edukasi serta menangani persoalan kesehatan anak secara benar, proporsional, sesuai usia dan perkembangan peserta didik, serta tetap menjaga privasi.

Ia berharap sinergi lintas kementerian tersebut dapat memperkuat penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada capaian akademik dan pembentukan karakter, tetapi juga menjamin perlindungan serta pemenuhan hak anak.

Halaman:

Tags

Terkini