Garis Merahnya Ada di Sini
NawacitaPost melihat persoalannya bukan pada gotong royong. Gotong royong justru merupakan kekuatan masyarakat. Persoalannya adalah memastikan jangan sampai gotong royong digunakan untuk mengaburkan kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak dasar warga.
Begitu pula dengan popularitas. Seorang kepala daerah tentu berhak dikenal publik karena kinerjanya. Tetapi program dan fasilitas pemerintah harus tetap dipisahkan dari kepentingan elektoral.
Karena itu, transparansi Kampung Pancasila penting: berapa anggarannya, siapa penerima manfaatnya, siapa yang mengelola, apa indikator keberhasilannya, dan bagaimana memastikan jaringan RW tersebut tidak digunakan untuk kepentingan politik praktis?
Pada akhirnya, Kampung Pancasila bukan sekadar lomba kampung atau slogan gotong royong. Dengan jaringan mencapai 1.360 RW, program ini telah menjadi infrastruktur sosial berskala kota.
Dalam politik, jaringan sosial memiliki nilai. Tetapi apakah nilai itu berhenti sebagai modal sosial masyarakat, atau suatu hari berubah menjadi modal politik figur tertentu, biarlah publik yang menilai berdasarkan fakta dan rekam jejak.
Sebab kampung boleh menjadi Pancasila, tetapi jangan sampai masyarakat menjadi mesin politik tanpa mereka sadari.
Penulis : Nawi