NAWACITAPOST.COM - Kampung Pancasila kembali menjadi program besar Pemkot Surabaya. Pada 2026, program ini menyasar 1.360 RW di 154 kelurahan, dengan 2–3 ASN mendampingi setiap RW. Narasinya: menghidupkan kembali gotong royong dan menyelesaikan persoalan sosial bersama warga.
Gagasannya terdengar ideal. Namun, dari perspektif politik, jaringan sebesar itu juga menarik untuk dibaca lebih jauh. Sebab, ketika pemerintah masuk hingga tingkat RW dan melibatkan banyak figur, terbentuk pula jaringan sosial yang secara objektif dapat menjadi modal popularitas.
Di sinilah pertanyaan kritis muncul: apakah gotong royong sedang diperkuat, atau sebagian persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara perlahan didorong kepada masyarakat?
Warga memang memiliki kewajiban sosial untuk saling membantu. Tetapi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pelayanan publik tetap merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya. Gotong royong semestinya menjadi penguat, bukan pengganti kehadiran negara.
Eri dan Panggung Jawa Timur
Ada fakta lain yang patut dicermati. Pada 2025, Eri Cahyadi menyampaikan rencana melibatkan media, akademisi dan organisasi masyarakat dalam pengawalan program prioritas Pemkot, termasuk Kampung Pancasila. Jawa Pos termasuk media yang disebut dalam konteks tersebut.
Pada 2026, peluncuran Kampung Pancasila juga mendapat pemberitaan JTV. Sekali lagi, fakta tersebut tidak membuktikan adanya agenda politik. Tetapi dalam komunikasi politik, semakin luas sebuah program diberitakan, semakin besar pula eksposur figur yang berada di belakang program tersebut.
Konteksnya menjadi menarik karena pada September 2026 nama Eri mulai muncul dalam pemberitaan mengenai bursa Pilgub Jawa Timur. Sejumlah tokoh politik Jawa Timur telah menyebut namanya dalam pembicaraan mengenai figur potensial.
Maka, Kampung Pancasila dapat dilihat memiliki dua sisi. Secara administratif, ia adalah program pemberdayaan masyarakat. Secara komunikasi politik, program dengan jaringan 1.360 RW tersebut juga menyediakan ruang yang sangat luas bagi seorang kepala daerah untuk dikenal masyarakat.
Apakah itu kampanye? Belum tentu. Apakah dampaknya dapat memperluas popularitas? Itu merupakan kemungkinan yang secara politik layak diamati.
Rini Indriyani dan Jaringan Kampung
Nama Rini Indriyani juga tidak bisa dilepaskan dari ruang sosial Kampung Pancasila. Rini merupakan Ketua TP-PKK sekaligus Bunda PAUD Surabaya periode 2025–2030 dan aktif dalam berbagai kegiatan pemberdayaan keluarga, pendidikan, kesehatan serta sosial kemasyarakatan.
Bahkan pada 2023, Rini menyebut kegiatan Dapur Ceria di Kupang Panjaan sebagai salah satu wujud Kampung Pancasila. Pada 2025, ia kembali muncul dalam kegiatan yang menghubungkan Posyandu dengan Kampung Pancasila.
Secara kelembagaan, aktivitas tersebut memiliki konteks pemerintahan dan sosial. Tetapi secara politik, akumulasi kehadiran figur di tengah masyarakat tentu memiliki konsekuensi berupa pengenalan publik.
Karena itu, munculnya nama Rini dalam percakapan mengenai Pilkada Surabaya mendatang juga menarik untuk diamati. Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa Kampung Pancasila dirancang sebagai kendaraan politik Rini.
Namun pertanyaan publik tetap sah: apakah jaringan sosial yang dibangun melalui program pemerintahan nantinya berpotensi menjadi modal elektoral?