NAWACITAPOST.COM – Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pagerwojo, Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, memasuki babak baru. Calon Kepala Desa nomor urut 2, H. Mochammad Zainul Abidin, S.T., melalui tim kuasa hukumnya resmi menggugat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pagerwojo ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya atas penetapan hasil Pilkades yang digelar pada 24 Mei 2026.
Tim kuasa hukum yang terdiri dari Agung Supangkat, S.H., M.H., Sri Levi, S.H., M.H., dan Soetomo, S.H., M.Hum. menyatakan gugatan telah terdaftar di PTUN Surabaya dengan Nomor Perkara 115/G/2026/PTUN.Sby. Tergugat dalam perkara ini adalah BPD Desa Pagerwojo, selaku pihak yang menerbitkan Keputusan Nomor 188/03/KEP/VI/BPD/2026 tentang penetapan calon kepala desa terpilih atas nama Yunan Khilmi.
Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Senin, 29 Juni 2026, bertepatan dengan agenda pelantikan kepala desa terpilih. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum apabila pelantikan tetap dilaksanakan saat sengketa masih diperiksa pengadilan.
"Kami meminta Bupati Sidoarjo tidak menutup mata. Sengketa ini sedang berjalan di PTUN. Langkah paling bijaksana adalah menunda pelantikan sampai ada kepastian hukum agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari," tegas Agung Supangkat.
Keberatan Sudah Dua Kali Disampaikan
Sebelum menempuh jalur litigasi, Zainul mengaku telah dua kali melayangkan surat keberatan kepada BPD Pagerwojo serta menyampaikan keberatan administratif kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Menurut penggugat, keberatan pertama diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan setelah pemungutan suara. Selanjutnya, keberatan kedua dikirim dengan melampirkan dasar-dasar hukum yang lebih lengkap, termasuk petunjuk teknis mengenai penentuan suara sah dan tidak sah.
Namun, menurut pengakuan Zainul, tidak ada penyelesaian substansial atas keberatan tersebut.
"Dalam pertemuan yang difasilitasi, kami justru hanya dianjurkan untuk legowo dan ikhlas menerima hasil pemilihan. Padahal kami meminta agar keberatan kami diperiksa berdasarkan aturan yang berlaku," ujar Zainul.
Empat Dasar Keberatan
Dalam surat keberatan resminya, penggugat mendasarkan gugatan pada beberapa poin penting, yakni:
Panitia dinilai tidak melakukan sosialisasi secara utuh kepada masyarakat mengenai tata cara pencoblosan surat suara yang benar sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di lapangan.
Jumlah surat suara tidak sah mencapai sekitar 1.500 lembar akibat coblosan simetris, jumlah yang jauh melebihi selisih suara dengan calon yang ditetapkan sebagai pemenang, yakni sekitar 534 suara.
Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 dinilai tidak mengatur secara rinci mengenai status coblosan simetris sebagai suara sah atau tidak sah. Sementara itu, penggugat berpendapat bahwa Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 Pasal 53 ayat (5) mengatur bahwa coblosan yang menembus secara simetris dan tidak mengenai kolom pasangan lain dinyatakan sebagai suara sah.
Dalam pelaksanaan Pilkades Pagerwojo ditemukan ketidakkonsistenan antar TPS. Dari total 21 TPS, terdapat TPS yang mengesahkan coblosan simetris, sementara TPS lainnya justru menyatakan tidak sah terhadap kondisi coblosan yang sama.
Atas dasar tersebut, penggugat meminta dilakukan pembukaan kembali serta penghitungan ulang terhadap seluruh surat suara yang dinyatakan tidak sah akibat coblosan simetris, agar statusnya diperiksa kembali sesuai ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan.
1.482 Suara Dipersoalkan
Kuasa hukum menyebut pokok perkara bukan sekadar kalah atau menang, melainkan dugaan hilangnya hak pilih masyarakat akibat penetapan 1.482 surat suara tidak sah.
"Kalau suara yang dipersoalkan mencapai 1.482, sementara selisihnya hanya sekitar 534 suara, maka sangat masuk akal apabila surat suara itu diperiksa kembali. Demokrasi harus menjamin setiap suara rakyat dihitung secara benar," kata Agung Supangkat.