Blitar, NAWACITApost.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar saat ini sedang melakukan serangkaian pembahasan mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai irigasi. Hal ini dilakukan sebagai langkah perlindungan terhadap sektor pertanian dalam menghadapi penipisan sumber daya irigasi.
Pada hari Rabu, 24 Mei 2023, melalui Pansus 5, DPRD Kabupaten Blitar mengadakan rapat bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas Peraturan Daerah ( Perda ) Irigasi.
“Ranperda irigasi tidak dimiliki oleh semua daerah. Hal ini berdasarkan surat keputusan bupati yang mengindikasikan adanya komisi irigasi,” kata Ketua Pansus V DPRD Kabupaten Blitar, M. Andika Agus Setiawan, pada Kamis, 25 Mei 2023.
Andika mengungkapkan bahwa Ranperda ini dibahas untuk mengatasi masalah penipisan sumber daya irigasi. Irigasi ini tidak hanya berperan dalam sektor pertanian, tetapi juga dalam mendukung ketahanan pangan seperti perikanan, peternakan, dan pasokan air minum.
Selain itu, beberapa isu terkait pencemaran lingkungan juga turut menyebabkan irigasi tidak dapat digunakan. Oleh karena itu, pembahasan Ranperda ini bertujuan agar perhatian terhadap keberadaan irigasi dapat diberikan oleh semua pihak.
“Perda Irigasi harus dibuat karena beberapa waktu lalu terjadi masalah irigasi di beberapa desa. Hal ini perlu diatur, seperti masalah yang terjadi di Greenfields dan Sungai Lemon yang berhubungan dengan Pabrik Gula RMI. Hal ini menjadi perhatian kita,” ungkapnya.
Dalam Ranperda ini, pemerintah melalui OPD akan mendapatkan tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk memperhatikan irigasi. Hal ini bertujuan agar irigasi dapat diatur dengan baik dan berfungsi secara maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Dengan teratur, terkendali, dan air yang terjaga, tentu irigasi ini akan membuat masyarakat lebih nyaman,” harapnya.
(Adv/fm)
