Denpasar, NAWACITApost.com – Kemenkumham Jabar melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi didampingi Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Agung Adiputro beserta staf mengikuti Giat Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham R.I di Sakala Resort Bali malam ini (Selasa, 14/03/2023) seiring telah ditetapkannya Target Kinerja (Tarja) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023 khususnya terkait Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah serta dalam rangka optimalisasi Pemberian Layanan Administrasi Hukum Umum kepada masyarakat.
Kakanwil Kemenkumham Jabar R Andika Dwi Prasetya dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi sangat mendorong kemajuan Kemenkumham Jabar dalam mempertajam keilmuan dan bentuk sinergitas antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Humas seluruh Kantor Wilayah di Indonesia dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, dan memastikan stakeholder paham akan layanan AHU yang dimiliki, serta mendorong kepastian manfaat yang bisa diakses oleh seluruh pihak.
Dalam kata sambutnya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu menyampaikan Terimakasih atas Penunjukan Bali sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan ini. "Kami siap menyambut Bapak/Ibu kapan saja, semoga setelah kegiatan ini Produktivitas kerja kita semakin meningkat," ucap Kakanwil Napitulu.
-
Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Mohamad Aliamsyah dalam laporannya disampaikan 116 Target Kinerja Ditjen AHU telah disepakati di awal tahun 2023 yang kemudian ditindaklanjuti di tingkat Wilayah. Kegiatan ini diikuti sebanyak 262 orang peserta dengan rincian 165 orang dari 33 Kantor Wilayah, 79 orang dari Pusat dengan Narasumber Dirjen AHU, PPATK, Pimti Pratama Ditjen AHU. Kegiatan ini berlangsung selama 4 hari (14-17 Maret 2023) dan dilaksanakan di The Sakala Resort Bali.
Rapat Koordinasi Pelaksanaan dan Evaluasi Target Kinerja Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Wilayah Tahun 2023 di buka secara resmi oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Cahyo Rahadian Muzhar dalam arahannya menyampaikan Covid-19 telah menghalangi kinerja kita 3 tahun kebelakang, tapi saya mengapresiasi atas Kinerja Kantor Wilayah di seluruh Indonesia yang tak kenal lelah terus berusaha mencapai target capaian kinerja yang sempat tertinggal akibat Covid-19. Pembagian tanggung jawab menjadi penting dalam mengisi tugas dan fungsi di daerah.
-
Cahyo menegaskan Indonesia berkomitmen penuh untuk menjadi anggota FATF di bulan Juni 2023 mendatang, untuk itu Kemenkumham perlu melakukan rencana aksi di bidang Beneficial Ownership dan Pengawasan Notaris. Action Plan tersebut harus mendapatkan Approve dari FATF dalam menjamin keberlangsungan bisnis di Indonesia. Hal yang menjadi urgensi Indonesia wajib menjadi anggota FATF adalah guna meningkatkan Investasi dan sebagai bentuk Partisipasi dalam global community.
"Mari kita tidak hanya menjalankan tugas Majelis Pengawas, tapi sebagai Kementerian melakukan Pengawasan yang melekat kepada Notaris dengan memastikan terlaksanakanya pengisian Kuesioner PMPJ, Memastikan Notaris melakukan Pendaftaran GO-AML, Penerapan Sanksi bagi Notaris yang melanggar, serta Sosialisasi terkait Penerapan PMPJ dan Beneficial Ownership (BO)" ajak Cahyo dalam penyampaiannya.
