Bandung, NAWACITApost.com – Kanwil Kemenkumham Jabar dalam hal ini melalui Tim Kelompok Kerja Pembangunan ZI, Kabid Hukum, Lina Kurniasari, Kabag Program dan Humas, Archie Tigor, Kasubbag Program dan Pelaporan, Erwin Wiryawan, Kasubbag Humas, RB dan TI, Ginni Dewi, beserta Anggota Tim Pokja Kanwil Kemenkumham Jabar, menghadiri Sosialisasi Surat Edaran Sekretariat Jenderal terkalit LKE ZI pada Senin, (13/03/2023).
Sosialisasi Edaran terkait LKE ZI ini diantaranya berisi beberapa kebijakan terbaru terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas yang terdiri dari 3 Poin utama yaitu, Pengusulan ZI sesuai Permenpan Nomor 90 Tahun 2021, Pelaksanaan Survey Mandiri yang tetap dilaksanakan melalui Aplikasi Survey 3A Balitbang Kumham, dan Evaluasi ZI Menuju WBK yang dilaksanakan Mandiri.
-
Evaluasi ZI secara mandiri bisa dilakukan dengan syarat sudah terdapat minimal 30% satuan kerja yang telah berpredikat WBK/WBBM serta tingkat kesuksesan hasil evaluasi TPN adalah minimal 20% setiap tahunnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir. Pada kontestasi tahun ini Pengusulan Satuan Kerja terbagi menjadi 50% dari Kantor Wilayah, 30% dari Unit Utama Pembina untuk hasil pengusulan Kantor Wilayah, dan 30% dari Tim Penilai Internal untuk hasil pengusulan Unit Utama Pembina.
Pada tahun ini Kantor Wilayah menjalankan 2 Fungsi dalam Pembangunan ZI pertama sebagai satker yang mengikuti kontestasi dan kedua sebagai Penilai Internal Awal yang menyeleksi Unit Kerja dibawahnya. Kegiatan dilanjutkan dengan Penyampaian Penyelerasana Lembar Kerja Evaluasi Pembangunan ZI dari Sekretariat Jenderal kepada Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis serta penyampaian pembaharuan terhadap Aplikasi Survey Mandiri 3A dari Balitbang Kumham.
