Makassar, NAWACITApost.com – Kakanwil Kemenkumham Pabar, Taufiqurrakhman didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Papua Barat, Jonson Siagian mengikuti Arahan Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, Komjenpol Andap Budhi Revianto yang dirangkaiakan Pembukaan Rapat koordinasi Peranan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah kerja BHP Makassar guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BHP tahun anggaran 2023, Kamis (2/3).
Kegiatan yang digelar di Hotel Claro Makassar ini, menghadirkan kurang lebih 1000 petugas pengamanan jajaran Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari 13 Provinsi di wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Indonesia Bagian Timur, Kepala Biro Perencanaan, Ida Asep Somara dan Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI, Santun Maspari Siregar.
Dalam arahannya, Sekretaris Jenderal menegaskan internalisasi Tata Nilai PASTI pada setiap insan pengayoman, bekerja secara profesional dengan memahami tanggungjawab dari masing-masing tugas pokok dan fungsi serta bekerja secara ikhlas dan akuntabel sebagaimana Resolusi Kemenkumham Tahun 2023 yang telah dideklarasikan.
-
Sebagai penutup, Andap memberikan atensi kepada seluruh kakanwil yang hadir beserta jajaran, "Pahamilah status, peran dan tusi secara baik. Miliki komitmen moral untuj memberikan pengabdian yang terbaik dengan penuh rasa tanggung hawab, berintegritas, jagalah marwah dan kehormatan institusi serta capailah target kinerha yang telah ditentukan," pungkasnya.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan entry meeting rapat koordinasi oleh para Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dari 13 Kantor Wilayah bersama 3 (tiga) orang narasumber. Narasumber pertama, Fery Gunawan, Sub Koordinator Penyusunan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan PERPU yang membahas terkait penguatan regulasi dibidang BHP. Dilanjutkan oleh Efraim Tana, Kurator Keperdataan Ahli Madya yang membahas mengenai Koordinasi dan Sinkronisasi BHP dengan Kanwil dalam wilayah kerja BHP Makassar guna memberi perlindungan hukum terhadap orang yang tidak cakap atau berdasarkan penetapan pengadilan dan pemberian legal, serta pembahasan berikutnya tentang Kebijakan Ditjen AHU terhadap BHP.
-
