Jayapura, NAWACITApost.com – Melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal melalui proses yang integral pada setiap tindakan dan bekerja dengan penuh rasa tanggungjawab sehingga dapat memitigasi risiko yang akan menghambat kinerja dengan menerapkan tata nilai PASTI menuju TIFA, demikian yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Anthonius M. Ayorbaba, SH.,M.Si dalam penyampaian Materi pada Acara Workshop Penguatan SPIP dan Penerapan Manajemen Risiko, di Hotel Grand Abepura.
Penyampaian Materi oleh Kakanwil didampingi Kabag Program dan Humas, Victor Lucki Maturbongs yang dihadiri oleh seluruh Peserta Secara daring dan luring. Dalam paparan materinya, Kakanwil Anthonius M. Ayorbaba lebih memberikan motivasi dan semangat kepada Jajaran UPT yakni para Operator SPIP dari Seluruh Lapas dan Imigrasi se-Tanah Papua.
Dari sisi Mitigasi risiko belum banyak Satuan kerja yang memetakan kemungkinan timbulnya risiko di tempat bekerja. Ada banyak kiat-kiat yang harus dikerjakan untuk melakukan mitigasi risiko, sehingga sekian banyak risiko yang dapat dipetakan dapat menjadi peluang untuk bisa menjadi sebuah pedoman yang dapat memberi peluang baru.
-
Pada Lingkungan Kanwil juga harus benar-benar melalukan proses mitigasi bagi satuan kerja untuk dapat melihat tantangan dan peluang dalam upaya menuju WBK/WBBM. Kata Kakanwil Papua Penerapan Mitigasi Risiko mendorong Capaian Kinerja oleh karena itu Penerapan Mitigasi resiko merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan.
"Pendampingan ini dilakukan sebagai langkah efektif untuk menyegerakan penerapan Mitigasi pada satuan kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua, Target Kinerja B06 minimal dapat menghasilkan 10% dari jumlah satker telah menerapkannya. Tapi di Papua harapannya seluruh satker sudah melaksanakannya dengan dilakukan pendampingan sesuai dengan langkah-langkah penyusunan mitigasi risiko," ujarnya.
Penerapan Mitigasi Risiko sebagai bagian dari pelaksanaan manajemen risiko pada satuan kerja dapat dijadikan sebagai ukuran tingkat maturitas SPIP Satker, selain tentu terpenuhinya unsur-unsur SPIP lainnya.
Dengan penerapan Mitigasi Resiko maka pengendalian risiko melalui penyusunan Peta Risiko pada setiap satker dapat dilakukan secara terstruktur dan terukur sesuai Permenkumham No. 5 Tahun 2018. Penerapan mitigasi risiko merupakan langkah strategis yang terus ditekankan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua.
Mitigasi Risiko merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan agar dapat mencegah, mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi merugikan atau membahayakan pemilik risiko tersebut. Penerapan Mitigasi Risiko ini juga sangat penting bagi satuan kerja yang sedang mempersiapkan maju dalam usulan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Analisis risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya.
-
Sisa risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya
Pentingnya melakukan mitigasi risiko saat melaksanakan tugas dan fungsi dalam mewujudkan capaian kinerja pada satuan kerja. Risiko dalam capaian kinerja tidak dapat kita hindari atau dihilangkan, karena risiko akan selalu ada sesuai sejalan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas, namun melalui komitmen bersama diharapkan menjadi cara ampuh penerapan Mitigasi Risiko.
