Jayapura, NAWACITAPOST.COM – Siap Membangun Zona Integritas dan wujudkan Good Governance! Kantor Wilayah Kemenkumham Papua melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja pada Selasa, (24/01/2023).
Bertempat di Ball Room Lantai 2 Hotel Horison Kotaraja Jayapura , kegiatan Pembangunan Zona Integritas secara simbolis dilaksanakan oleh Kakanwil Kemenkumham Papua Anthonius M Ayorbaba, Kepala Divisi Administrasi, Hendrik Pagiling; Kepala Divisi Pemasyarakatan, Endang L Hardiman; Kepala Divisi Keimigrasian Ian Fidihanto Markos; Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dalam hal ini diwakili oleh Kabid HAM Fatrixs K Manufandu,
serta disaksikan langsung oleh Kepala Satuan kerja pemasyarakatan maupun keimigrasian di lingkungan Kanwil Kemenkumham Papua. Selain itu, hadir juga secara terpisah jajaran satuan kerja melalui Virtual Zoom Meeting dan Live Streaming.
Dalam pemaparan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Ketua Penyelenggara dalam hal ini Kepala Bagian Program dan Humas (Kabag PH), Viktor Lukcy Maturbongs. Dalam laporannya, Kabag PH menyampaikan tujuan di adakan kegiatan ini adalah untuk mewujudkan kesamaan persepsi secara bersama dalam rangka memacu pelaksanaan program Kerja Anggaran Tahun 2023 dan Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022.
Acara dilanjutkan dengan penandatangan Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM antara Kepala Kantor Wilayah dan seluruh Kepala Divisi, Komitmen Bersama antara Kepala Kantor Wilayah dengan seluruh Kepala UPT dan di lanjutkan dengan Rakor evaluasi tahun 2022 dan rencana kerja tahun 2023 di lingkungan kantor wilayah kemenkumham papua.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan dari Anthonius M Ayorbaba selaku Kepala Kantor Wilayah yang menyampaikan bahwa Pembangunan Zona Integritas juga merupakan salah satu upaya untuk menjaga seluruh lini Kementerian Hukum dan HAM dari segala bentuk penyimpangan dan korupsi yang mungkin saja terjadi.
-
Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua harus dijadikan momentum guna menguatkan komitmen tata nilai budaya kerja Kami PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergis, Transparan dan Inovatif) dengan berpedoman pada Resolusi Kemenkumham tahun 2023 untuk meningkatkan integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi guna mewujudkan Good Governance dan Clean Governance.
"Momentum kali ini adalah momen awal yang ingin kita bangun sebagai peneguhan janji kinerja, dan juga merupakan bentuk komitmen jajaran Kementerian Hukum dan HAM Papua dalam memberikan pengabdian dan loyalitas tanpa batas, di mana seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM papua akan berjanji dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara," pungkas Anthonius.
Lanjut Kakanwil, Pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Hukum dan HAM RI ditentukan oleh pengelolaan pencapaian sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Kemampuan pengelolaan pencapaian visi, misi dan tujuan tersebut ditentukan oleh kualitas pengukuran kinerja sasaran strategis, sasaran program dan sasaran kegiatan. Pengukuran kinerja merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk
mengetahui sejauh mana rencana dalam renstra berhasil dicapai.
"Sejalan dengan hal tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI dalam arahan tugas awal tahun 2023, mengamanatkan tujuh hal yang perlu di pedomani agar seluruh jajaran lebih fokus pada kinerjanya dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut ; Maknai eksistensi pekerjaan sendiri harus clear dan capai target;. Mampu mengimplementasikan dan capai target yang telah ditentukan (target kinerja, realisasi anggaran, IKPA, Smart, e-Monev, e-performance, laporan Bulanan, dan parameter lainnya);. Atur mekanisme dengan baik (sesuaikan dengan Disbursmenplan dan kalender kerja);. Intens dalam wasdal tarhadap pegawai agar tidak nyeleneh dan melanggar hukum;. Pastikan tugas dan fungsi berjalan dengan lancar dan tidak terdapat temuan diakhir tahun;. Apabila ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan segera laporkan dengan pimpinan;. Laksanakan tugas dengan ikhlas dan tanpa pamrih, layani pegawai dengan hati dan pikiran bersih," jelas Anthonius membacakan tujuh arahan sekjen untuk di pedomani jajarannya.
Kakanwil menutup sambutannya dengan pesan dan harapan kepada seluruh Pegawai Kantor Wilayah sebab tugas yang akan dilaksanakan untuk Memberikan pelayanan yang prima semakin berat seiring berkembangnya zaman.
"Saya ingin mengingatkan kembali kepada Saudara sekalian, tugas yang bapak/ibu emban kedepan akan semakin berat tapi bukan berarti semangat kita harus surut, malah sebaliknya tantangan-tantangan itu akan menempa kita semua untuk menjadi Insan Pengayoman yang lebih Tangguh lagi," pesan Anthonius.
-
Anthonius berharap kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Perjanjian Kinerja bukan hanya formalitas melainkan komitmen yang juga harus dibangun bersama untuk bekerja dan memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Anthonius berpesan dengan terlaksananya Kegiatan ini mampu mewujudkan kinerja ASN Kementerian Hukum dan HAM Papua menjadi lebih baik dan produktif yang berpedoman pada : Target kinerja dan perjanjian kinerja tahun 2023 yang telah ditanda tangani; Pelaksanaan pakta integritas yang telah dicanangkan; Fokus penyerapan anggaran sesuai dengan disbursmenplan
dan kelender kerja." Ucapnya
"Mari Kerja kita belum selesai jadikanlah arahan menkumham satu keteladanan lebih dari seribu kata kata menjadi motivasi kerja kita, artinya selaku orang yang diberikan amanah dan kepercayaan. Jangan hanya sekedar kata-kata tanpa perbuatan nyata di lapangan tetapi lakukan sesuai apa yang kita sampaikan! Untuk itu mari bersama-sama kita wujudkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua semakin " PASTI TIFA" dan Berakhlak dengan bekerja secara cepat, tepat, ikhlas dan hasilnya akuntabel," pungkas Anthonius M Ayorbaba.
