Banjarmasin, NAWACITAPOST.COM - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Penguatan Pemahaman Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronil (SPBE) yang digelar secara daring oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI dan diikuti oleh seluruh Kantor Wilayah beserta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia, Jum’at (26/8).
Baca Juga: Usulkan Peningkatan Layanan Keimigrasian di Kalsel, Kemenkumham Kalsel Sambangi Direktorat Jenderal Imigrasi
Kegiatan ini diikuti oleh Hendy Emil, Kepala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat serta jajaran Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Reformasi Birokrasi dan Teknologi Informasi di antaranya Eko Sulistiyono, Kepala Sub Bagian Humas, RB dan TI, serta JFT dan JFU Subbag Humas, RB dan TI Kanwil Kemenkumham Kalsel.
-
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), Hermansyah Siregar menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM mendapatkan nilai indeksasi 3.68 dengan predikat ‘Sangat Baik’ dari hasil evaluasi SPBE tahun 2021 yang dilakukan oleh KemenPAN RB.
“Senada dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa kita saat ini sudah berada pada ’right direction’ dimana capaian penilaian SPBE saat ini harus kita tingkatkan untuk menciptakan sistem informasi yang tersinergi antara unit pusat, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis,” ucap Kapusdatin, Hermansyah Siregar.
Kementerian Hukum dan HAM RI menargetkan pada tahun 2023 indeksasi SPBE akan meningkar ke angka 4.20 dan untuk meraih hal tersebut maka akan dilakukan evaluasi pelaksanaan SPBE di Kantor Wilayah dan UPT guna memastikan semua satuan kerja Kemenkumham dapat memberikan kontribusi positif dalam penilaian tersebut.
Adapun alur evaluasi dan penilaian SPBE yang akan dilakukan kepada Kantor Wilayah dan UPT diawali dengan proses penilaian mandiri, penilaian data dukung, penilaian interviu dan visitasi, pengumpulan data dukung tambahan, penilaian data dukung tambahan dan pelaporan.
Beberapa yang akan dinilai dari evaluasi penyelenggaran SPBE diantaranya adalah Standar Operasional Pelayanan (SOP) SPBE, Infrastruktur Teknologi Informasi, Aplikasi, Keamanan SPBE, Risiko SPBE, SDM TI, dan Manajemen Perubahan.
Hendy Emil selaku Kepala Bagian Program dan Humas yang mewakili Kepala Kantor Wilayah, Lilik Sujandi menyampaikan bahwa pihaknya siap untuk memastikan proses Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronil (SPBE) di Kanwil Kemenkumham Kalsel berjalan dengan baik.
“Kami berharap Kanwil Kemenkumham Kalsel dapat memberikan kontribusi penilaian yang positif guna menaikan indeksasi SPBE Kemenkumham RI. Sesuai jadwal Kanwil Kalsel akan dilakukan evaluasi pada awal Oktober dan kita akan persiapkan sebaik-baiknya,” ucapnya.
